REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyidik Bareskrim Polri kembali memeriksa tersangka kasus dugaan korupsi dan pencucian uang dalam penjualan kondensat bagian negara yang melibatkan SKK Migas dan PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI), Raden Priyono pada Rabu (5/8).
"Setelah minggu lalu tidak hadir, pagi ini RP memenuhi panggilan Bareskrim. Sekarang ia sedang diperiksa penyidik," kata kuasa hukum Raden Priyono, Supriyadi Adi, Rabu (5/8).
Sebelumnya Raden dijadwalkan untuk diperiksa pada Selasa (28/7), tapi berhalangan hadir. Saat itu hanya tersangka lainnya Djoko Harsono yang memenuhi panggilan pemeriksaan.
Dalam kasus kondensat, ada tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka yakni Raden Priyono, Djoko Harsono dan Honggo Wendratno.
Djoko diketahui merupakan mantan Deputi Ekonomi dan Pemasaran BP Migas, Raden Priyono adalah mantan Kepala BP Migas. Sementara Honggo merupakan salah satu pendiri PT TPPI.
Dalam kasus itu, TPPI diketahui telah melanggar kebijakan Wapres Jusuf Kalla (saat itu).
Sesuai kebijakan Wapres bahwa penunjukan TPPI sebagai pelaksana penjualan kondensat bagian negara diberikan dengan syarat hasil olahan kondensat dijual kepada PT Pertamina. Namun kenyataannya, TPPI malah menjual kondensat ke pihak lain, baik perusahaan lokal maupun asing.
Kasus ini bermula dari penunjukan langsung BP Migas terhadap PT TPPI pada Oktober 2008 terkait penjualan kondensat untuk kurun waktu 2009-2011.
Perjanjian kontrak kerja sama kedua lembaga tersebut dilakukan pada Maret 2009, padahal TPPI sudah menerima kondensat dari BP Migas sejak Januari 2009 untuk dijual.
Penunjukan langsung ini menyalahi peraturan BP Migas Nomor KPTS-20/BP00000/2003-50 tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondesat Bagian Negara dan Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-24/BP00000/2003-S0 tentang Pembentukan Tim Penunjukan Penjualan Minyak Mentah Bagian Negara.
Para tersangka yang terlibat dalam kasus ini telah melanggar ketentuan Pasal 2 dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan atau Pasal 3 dan Pasal 6 UU Nomor 15 Tahun 2002 Tentang TPPU sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003, dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
