REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDIP, Puan Maharani enggan berkomentar panjang lebar terkait pemilukada yang diundur pada 2017 di tujuh daerah. Baginya ini menjadi kewenangan Kemendagri untuk menyikapi ini.

"Silahkan tanya ke pak cahyo saja. Dia yang lebih kompeten menjawab persoalan," jelasnya saat ditemui di Gedung BPPT, Selasa (4/8).

Dia menjelaskan bukan kewenangannya menjawab lebih detail terkait ini. Sebab ini bukan tupoksinya. Terkait ide dikeluarkannya perppu, Puan juga enggan berkomentar. Hal itu lebih pas jika ditanyakan langsung ke Kemendagri. Sebelumnya KPU telah menetapkan Pemilukada di tujuh daerah ditunda hingga tahun 2017.

Sebab di daerah itu hanya ada calon tunggal yang berlaga. Daerah itu yakni Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Blitar, Kota Mataram, Kota Samarinda, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Pacitan, dan Kota Surabaya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika