REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menegaskan, pemilihan langsung dalam pemilu legislatif dan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung memiliki dampak negatif turut mengganggu soliditas sosial masyarakat.

"Perbedaan kepentingan dalam pemilu telah merusak ukhuwah, bukan hanya hizbiyah tapi juga jam'iyyah yang pada giliran berikutnya dapat merusak ukhuwah Islamiyah," kata Din Syamsuddin saat menyampaikan pidato iftitah pada sidang pleno pertama di Muktamar Muhammadiyah ke-47 di kampus Universitas Muhammadiyah, Makassar, Senin (3/8) malam.

Sidang pleno pertama ini dipimpin tokoh Muhammadiyah, Malik Fadjar. Menurut Din Syamsuddin, perbedaan kepentingan yang terjadi dalam pemilu merupakan bagian dari penegakan demokrasi yang dibiarkan bebas tanpa kendali norma dan etika, sehingga dapat memunculkan otoritarianisme baru yakni kebebasan yang kurang bertanggung jawab.

Hal ini, kata dia, sering terjadi pada pemilu pada saat para kader dan tokoh dari suatu organisasi harus berhadapan atau head to head di suatu daerah pemilihan. "Mereka tidak hanya mengail di kolam yang sama, tapi saling melempar ikan ke muka kawan dan lawan," katanya.

Din menambahkan, kerusakan semakin diperparah pada persaingan yang diwarnai praktik politik uang, di mana kekuatan uang turut menentukan posisi dan kauasa politik.

Menurut Din, dari kondisi ini maka kaum pemilik modal dapat mengendalikan arah kehidupan politik yang mendorong terjadinya politik transaksional. "Kecenderungan ini berpotensi melahirkan boneka-boneka politik atau kuda-kuda tunggangan politik," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika