Rabu 29 Jul 2015 19:04 WIB

Kasus Tolikara Dinilai Produk Pemerintah

Rep: Eric Iskandarsjah Z/ Red: Muhammad Hafil
Menelisik Kerusuhan Tolikara. (dari kiri) Pengamat Intelijen Wawan Purwanto dan Sosiolog UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Musni Umar saat diskusi yang diadakan oleh KAHMI d Jakarta, Rabu (29/7).
Foto: Republika/ Wihdan
Menelisik Kerusuhan Tolikara. (dari kiri) Pengamat Intelijen Wawan Purwanto dan Sosiolog UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Musni Umar saat diskusi yang diadakan oleh KAHMI d Jakarta, Rabu (29/7).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kerusuhan yang terjadi di Tolikara menimbulkan kekecewaan dari banyak pihak. Menurut Sosiolog Musni Umar, kasus Tolikara adalah produk dari Pemerintah.

"Ini adalah kesalahan Pemerintah," katanya dalam Diskusi Publik "Di Balik Kerusuhan Tolikara-Ancaman Keutuhan NKRI" yang digelar di Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI)  Center, Jakarta Selatan, Rabu (29/7).

Menurut Musni, faktor utama penyebab terjadinya kerusuhan itu adalah kekecewaan masyarakat terhadap ketidak merataan pertumbuhan. "Terutama di bidang pendidikan dan ekonomi," ujar dia.

Ia menilai, kecemburuan itu kemudian memupuk pertumbuhan gerakan separatisme. Tak heran, lanjutnya, hal itu kemudian menimbulkan konflik yang berpotensi memecah belah masyarakat.

"Pemerintah harus segera melakukan pemerataan pertumbuhan," ucapnya. Musni menilai, sebenarnya ketidak merataan pertumbuhan berpotensi menimbulkan konflik di seluruh wilayah Indonesia.

Oleh karena itu, ia berharap agar Pemerintah harus segera mengambil langkah strategis sehingga potensi konflik dapat dihindari.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement