REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dhakiri mengatakan, pemerintah pusat dan daerah harus menyiapkan langkah-langkah agar arus urbanisasi yang masuk ke kota-kota besar tidak menimbulkan masalah baru dan menambah beban bagi pemerintah dalam upaya mengatasi pengangguran dan kemiskinan.
"Kami terus berkoordinasi dengan lintas kementerian, pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya. Kami terus mendorong agar otonomi daerah bisa menjadi salah satu solusi masalah urbanisasi ini," kata Hanif, Selasa (28/7).
Ia juga mendorong agar otonomi daerah bisa menjadi salah satu solusi masalah urbanisasi. Ini harus dilakukan agar penduduk tidak pergi ke kota untuk mendapatkan pekerjaan.
Untuk mengatasi pengangguran di pedesaan dan kota-kota kecil, terang Hanif, pihaknya mendorong pemerintah daerah agar terus meningkatkan aspek perencanaan ketenagakerjaan. Perencanaan ini perlu dilakukan baik di tingkat perusahaan maupun tingkat daerah dengan matang.
Kemenaker akan terus membantu pemerintah daerah untuk membuat perencanaan ketenagakerjaan yang baik. Ini untuk mencegah penumpukan pengangguran.
"Pemerintah daerah harus proaktif mencari investasi yang diiringi penciptaan lapangan pekerjaan. Selain itu, pembangunan infrastruktur melalui padat karya terus ditingkatkan dengan melibatkan masyarakat agar dilakukan dengan matang," ujarnya.
Ia juga mengajak semua pihak agar mendorong program alternatif seperti kewirausahaan, padat karya produktif, pelatihan kerja, dan penerapan teknologi serba guna. Ini dilakukan untuk mendukung penciptaan dan pembangunan ekonomi di kawasan-kawasan Indonesia lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika