REPUBLIKA.CO.ID, SINGAPURA -- Pemerintah Indonesia akan belajar pada Singapura dalam bidang reformasi birokrasi. Hal ini setelah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) RI dan Ministry for Communications and Information (Kementerian Komunikasi dan Informasi) Singapura meneken kerja sama dalam bidang pengembangan e-government.

Menteri PAN RB, Yuddy Chrisnandi memaparkan, dengan disepakatinya kerja sama tersebut, kedua negara memiliki kesempatan berbagi pengetahuan untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang e-government demi memperbaiki tata kelola pemerintahan.

“MoU ini nantinya akan mengarah pada perbaikan tata kelola pemerintahan dan suksesnya agenda reformasi birokrasi,” ucap Yuddy melalui siaran pers.

Penandatanganan nota kerja sama dilakukan oleh Menteri Yuddy dengan Menteri Komunikasi dan Informasi Singapura Yacoob Ibrahim di Negeri Singa tersebut. Penandatanganan itu disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan PM Singapura Lee Hsien Loong.

Yuddy menjelaskan, e-government Singapura, berdasarkan survei yang dilakukan PBB pada 2014, menempati posisi terbaik ketiga di dunia. Pemanfaatan e-government Singapura telah meningkatkan produktivitas dan mempercepat proses berbagai pelayanan publik.

Oleh karenanya, Yuddy menilai Singapura tepat dijadikan acuan oleh Indonesia dalam hal reformasi birokrasi.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi menegaskan komitmen pemerintah untuk memperbaiki birokrasi. E-government, kata Jokowi, adalah bentuk upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki sistem yang ada.

“Indonesia ingin menarik investor Singapura sebanyak-banyaknya. Untuk itu kami ingin mengembangkan e-government agar mempermudah pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada investor Singapura,” ujar Presiden.

PM Singapura Lee Hsien Loong menyambut baik kerja sama yang dijalin di bidang reformasi birokrasi tersebut. Dia berharap, kerjasama ini dapat membawa manfaat yang lebih besar bagi kedua negara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika