REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Setya Novanto menyebut reshuffle Kabinet Kerja bisa dipertimbangkan sebagai salah satu cara untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Apalagi, pihak Istana sendiri sudah memberikan sinyal reshuffle terhadap sejumlah pembantu Presiden.
Akan tetapi, lanjut politisi Partai Golkar ini, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Hanya saja, dia meminta agar pergeseran posisi menteri-menteri didasarkan pada pertimbangan yang cermat oleh Presiden.
"Dan tentu kita mengharapkan, pihak-pihak yang di-reshuffle ini itu sudah menjadi evaluasi Presiden. Dan tentu, sangat hati-hati Presiden di dalam memilih ini," ucap Setya Novanto di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta (27/7).
Setya menegaskan, pihaknya sudah membuat semacam penilaian tentang kinerja setiap menteri, khususnya menjelang satu tahun usia Kabinet Kerja. Menurut dia, reshuffle memang merupakan hal yang perlu dilakukan Presiden. Hanya saja, dia enggan memerinci siapa saja menteri yang perlu permisi dari jabatannya.
"Ada yang kinerjanya baik tetapi penyerapannya kurang. Ada yang memang pencitraannya baik tetapi masalah-masalah kinerjanya kurang," tutup dia.