REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Agung HM Prasetyo akan bentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (P4). Prasetyo berharap kehadiran tim tersebut dapat menjawab kritik pedas dari Presiden Jokowi agar kejaksaan dapat mengawal proses pembangunan di daerah.

Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) Halius Hosen mengkritisi rencana Prasetyo tersebut. Menurut dia, jaksa agung seharusnya bisa mengerti apa yang dimaksud Presiden Jokowi terkait reformasi dari hulu ke hilir korps Adhyaksa.

"Termasuk permintaan pengawalan proses pelaksanaan pembangunan. Dan pembentukan tim ini bukanlah solusi tepat dan hanya bentuk kepanikan Jaksa Agung atas kritik Presiden," kata Halius kepada wartawan, Senin (27/6).

Menurut Halius, hal yang perlu dilakukannya adalah perombakan internal secara total dengan menempatkan the right man on the right place, inventarisasi permasalahan atau kekurangan kejaksaan selama ini. "Yang utama adalah benahi mental dan integritas para jaksa terlebih dahulu. Lakukan restrukturisasi organisasi dan terapkan pengawasan melekat yang harus jelas implementasinya," tuturnya.

Dia menambahkan, Prasetyo harusnya bisa memberikan tindakan nyata dari apa yang diinginkan presiden. "Di tengah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan, jaksa agung harus memaparkan jika tim ini dibentuk, target yang akan dicapai apa saja dan batas waktu untuk mencapai target itu harus dijelaskan juga," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Centre of Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi berpendapat P4 gagasan Jaksa Agung ini termasuk bagian dari buang-buang anggaran. "Satgas tipikor yang kemarin saja masih kekurangan dana dan tidak ada kejelasan targetnya, ini malah bentuk tim baru. Apa bukan buang-buang anggaran lagi namanya. Sewa artis top pas HBA saja belum dijelaskan anggarannya dari mana. Boros sekali," kata Uchok.

Ikuti Whatsapp Channel Republika