REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kedatangan Perdana Menteri Inggris David Cameron yang berencana bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta, Senin (27/7), harus memiliki manfaat bagi Indonesia. Termasuk, seperti adanya sikap tegas terkait pendirian kantor Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Inggris.
"Perwakilan OPM sudah lama di Inggris. Kenapa Inggris mempersilakan mereka membikin perwakilan," kata Anggota Komisi I DPR RI Ahmad Zainuddin dalam keterangan tertulis, Senin (27/7).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan bahwa hal tersebut merupakan masalah politik negara lain di luar Inggris. Sehingga, Presiden dinilai harus menegaskan NKRI kepada PM Inggris yang berasal dari Partai Konservatif tersebut.
Bahkan, Ahmad Zainuddin juga mengemukakan agar Presiden Jokowi bila perlu dapat mendesak PM Cameron untuk menutup kantor perwakilan OPM yang berada di Inggris agar negara tersebut juga memahami, menghormati, dan mendukung NKRI. Ia mengingatkan bahwa masuknya Papua ke dalam NKRI telah mendapat legitimasi dari dunia internasional, namun kini ada upaya dari sejumlah kelompok yang ingin memutarbalikkan fakta internasional dengan melakukan upaya internasionalisasi isu Papua.
"Kita telah bersepakat NKRI harga mati. Karena itu, diplomasi mempertahankan kedaulatan NKRI ini harus kita jaga dan perkuat," ujarnya.
Perdana Menteri Inggris David Cameron dijadwalkan mengunjungi Indonesia pada Senin (27/7) untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo dalam rangka kunjungan kerja memperkuat kerja sama ekonomi antara kedua negara.
"Ia akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan pemerintah Indonesia. Ini merupakan kunjungannya yang kedua ke Indonesia," kata Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik dalam Press Briefing di Kedubes Inggris di Jakarta, Ahad (26/7).
Ia mengatakan dalam pertemuan dengan pemerintah Indonesia, Cameron akan membahas masalah keuangan, energi, infrastruktur, dan teknologi. Perdana Menteri David Cameron dijadwalkan berada di Indonesia selama dua hari yaitu pada tanggal 27 dan 28 Juli 2015.
Ikuti Whatsapp Channel Republika