REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- PDIP ingin mengembalikan mandat rakyat untuk kesejahteraan rakyat. Salah satu caranya yakni menolak mahar untuk para pasangan calon kepala daerah yang diusungnya pada pilkada serentak Desember 2015 mendatang.

Ketua DPD PDI-P Jateng, Bambang "Pacul" Wuryanto, menyebutkan bahwa selama proses pengusungan calon kepala daerah di wilayahnya dilakukan atas dasar penilaian berdasarkan kreteria yang transparan.

"Silahkan tanya kepada pasangan-pasangan yang ada. Baik mereka yang murni dari PDI-P, atau mereka yang berkoalisi dengan partai lain. Semua melewati proses yang ada di partai kami," ujar Bambang melalui siaran persnya yang diterima Republika, Ahad (26/7).

Bambang menjamin praktik pemberian mahar tidak ada di partainya. "Ini adalah upaya kami untuk bersama-sama membangun negeri ini. Kami sadar jika kita adalah saudara. Jadi meski ini adalah persaingan, buat kami ini adalah perlombaan dalam sebuah keluarga," ujar Bambang.

Bambang  menambahkan bahwa PDIP adalah partai yang harus menegakkan kepentingan rakyat. Maka dia menolak tawar-menawar dalam proses pengusungan calon pimpinan daerah itu. "Kita berasal dari rakyat, maka kita tidak boleh melupakan rakyat. Itu yang menjadi pilar utama kita," tambahnya.

Calon petahana Walikota Magelang, Sigit Widyonindito, menyebutkan bahwa proses pengusungan calon pimpinan daerah di PDIP Jawa Tengah membenarkan hal itu. "Kini kita tinggal bekerja bagaimana berusaha memberikan yang terbaik untuk rakyat. Tidak ada persiapan khusus untuk jadi pemenang dalam Pilkada, persiapannya adalah bekerja untuk rakyat," ujarnya.

Pendaftaran calon kepala daerah untuk pilkada serentak pada 9 Desember 2015 resmi dibuka pada Ahad (26/7). Secara keseluruhan, ada 269 daerah yang mengadakan pilkada serentak 2015, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pendaftaran dibuka mulai 26 Juli hingga 28 Juli 2015.

Ikuti Whatsapp Channel Republika