REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tahapan awal pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak mulai dibuka di 269 wilayah pada pekan depan. Terkait itu, pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengatakan, baik penyelenggara maupun pengawas Pilkada harus benar-benar membuktikan kesiapannya. Demikian pula dengan kepolisian, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat.

"Karena setiap tahapan yang dilalui di Pilkada itu rentan menimbulkan konflik," ujar Siti Zuhro saat dihubungi Republika, Senin (20/7).

Menurut Siti, dinamika politik di daerah-daerah lebih sukar untuk diprediksi dan diantisipasi. Sebab, kekuatan politisi lokal sudah mulai tak terukur, baik dalam hal jumlah massa pendukung, sebaran pengaruh, maupun patronase terhadap elite partai di pusat tempatnya bernaung.

Pilkada nanti juga tak bisa dilepaskan dari konteks pemilihan presiden (Pilpres) 2014 silam. Sehingga potensi konflik politik pada tahun lalu bisa saja mencuat secara lokal, namun serentak pada Pilkada nanti.

"Apalagi sekarang, fragmentasi kekuatan politik itu sudah mulai tidak terukur. Siapa melakukan apa. Siapa berperan apa," ucap dia.

Karena itu, Siti menegaskan, kesiapan penyelenggaraan Pilkada tak bisa dilihat dari perspektif dana semata. Yang paling penting adalah kesiapan mental dan institusional dari pemerintah untuk mengantispasi gejolak kekecewaan massa pendukung. Cakupan teknologi informasi juga kian memperbesar peluang kerusuhan serentak. "Apalagi ini nanti di akar rumput," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika