REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR, Bahri Anshori mengatakan fungsi Badan Intijen Nasional (BIN) di daerah rawan konflik harus ditingkatkan. Hal itu mengacu pada insiden pembakaran masjid di Tolikara, personel BIN di kawasan perbatasan dan rawan konflik semestinya ditambah.
"Kalau melihat insiden Tolikara, sebenarnya di Papua sendiri sudah ada personel BIN. Jika sampai terjadi insiden pembakaran, maka penguatan personil BIN di sana harus ditambah," tegasnya saat dihubungi ROL, Ahad (19/7).
Menurutnya, jika kekuatan BIN di Papua sudah mumpuni, mestinya insiden pembakaran masjid tidak sampai terjadi. BIN dan aparat setempat sudah bisa memperkirakan potensi gesekan antar umat beragama, khususnya di saat perayaan hari besar agama.
Karena itu, pihaknya menyarankan agar jumlah personil BIN di Papua maupun kawasan rentan konflik lain ditambah. Hal ini juga berlaku untuk kawasan perbatasan Indonesia dengan negara asing, seperti Kalimantan, Aceh atau Nusa Tenggara Timur.
"Rencana penguatan BIN seperti yang diungkapkan ketua baru tentu kami dukung. Meski begitu, kami berharap agar BIN sendiri mempertimbangkan penguatan peran mereka di kawasan perbatasan. Tidak menutup kemungkinan kawasan lain bisa mengalami kejadian seperti di Tolikara," jelasnya.
Insiden pembakaran masjid di Tolikara bermula saat umat Islam akan menjalankan shalat Idul Fitri pada Jumat (17/7) pagi. Tiba-tiba, sekelompok massa dari luar masjid berteriak-teriak.
Umat muslim yang hendak shalat kaget dan langsung melarikan diri ke Koramil dan Pos 756/WMS untuk meminta perlindungan. Sepeninggal mereka, Masjid tersebut dibakar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika