Ahad 19 Jul 2015 16:00 WIB
Lebaran 2015

'Pemerintah Perlu Berpihak pada Transportasi Umum'

Rep: M Nursyamsi/ Red: Indira Rezkisari
Tim penolong berupaya mengevakuasi korban pada musibah kecelakaan lalulintas di jalur alternatif mudik Lebaran 1436 Hijriyah, di Dusun Deplongan, Desa Wates, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kamis (16/7).Republika/Bowo Pribadi
Foto: Republika/Bowo Pribadi
Tim penolong berupaya mengevakuasi korban pada musibah kecelakaan lalulintas di jalur alternatif mudik Lebaran 1436 Hijriyah, di Dusun Deplongan, Desa Wates, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kamis (16/7).Republika/Bowo Pribadi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Transportasi dari Unika Soegijapranata Djoko Setyowarno mengatakan mengurai benang kusut transportasi umum tidak mudah dilakukan.

"Saat mudik terjadi lagi kecelakaan bus di Tol Cipali, Jalur Selatan, Kecamatan Getas, Salatiga dengan korban meninggal cukup besar," katanya, Ahad (19/7). Menanggapi tingginya jumlah korban atas kecelakaan lalu lintas saat mudik, ia meminta pemerinta bertindak tegas dengan mengusut oknum Dishub atau pengusaha yang lalai.

"Jangan hanya sopir jadi pelaku tunggal, tapi ada transaksional antara oknum polantas dengan oknum dishub atat oknum pengusaha," sambungnya. Ia menilai, pemerintah termasuk Pemda sudah saatnya memberi perhatian lebih besar pada kebijakan untuk transportasi umum.

"Kalau mau jujur, banyaknya kecelakaan transportasi umum karena peran pemerintah sangat tidak berpihak pada transportasi umum," lanjut Djoko.

Pemda, kata dia juga jangan memasukan unsur PAD untuk KIR kendaraan. Menurutnya, demi keselamatan, sebaiknya KIR kendaraan digratiskan dan jangan menargetkan untuk PAD.

Ia juga meminta perijinan trayek harus diperketat. Untuk mengurai benang kusut pada transportasi umum di Indonesia, lanjutnya, dibutuhkan keberpihakan pemerintah lebih jauh.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement