Ahad 19 Jul 2015 03:03 WIB

Soal Tolikara, Pemerintah Harus Pastikan tak Meluas

Rep: Aldian Wahyu Ramadhan/ Red: Agung Sasongko
Simulasi penanganan kerusuhan massa.   (ilustrasi)
Foto: Republika/Yasin Habibi
Simulasi penanganan kerusuhan massa. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah harus memastikan kegiatan anarkis seperti penyerangan dan pembakaran mushola di Tolikara, Papua tidak terulang dan meluas. Selain itu, deteksi dini lembaga keamanan dan intelijen harus ditingkatkan.

Pengamat Militer Al Araf berpendapat, aksi radikal yang terjadi pada Lebaran atau Hari Kemenangan adalah kegagalan intelijen dan lembaga keamanan. ''Deteksi dini gagal dilakukan,'' kata dia kepada ROL, Sabtu (18/7).

Menurut dia, aksi brutal dari sejumlah oknum bisa diantisipasi apabila kinerja intelijen dan keamanan berfungsi semestinya. Pasalnya, sebelum terjadi perbuatan anarkis itu, telah terjadi persinggungan seperti larangan beribadah sebelumnya.

Al Araf menilai, walaupun Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) baru dijabat oleh Sutiyoso, seharusnya kegiatan intelijen tetap bisa dijalankan lebih baik dan antisipatif. Kecolongan tersebut adalah sebuah bukti kerja intelijen tidak maksimal. Hal tersebut merupakan pelajaran penting agar tidak terulang ke depannya.

Dia menuturkan, pemerintah adalah garda terdepan kebebasan beragama di Indonesia. Pemerintah harus menjaga kebebasan beragama di bumi pertiwi. Apalagi, sudah kesekiankalinya pemeluk agama minoritas di suatu daerah ditindas dan dizolimi.

Al Araf mengimbau, segenap masyarakat tidak terprovokasi untuk membalas dendam.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement