REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah menyeleksi bakal calon pimpinan. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama memilih tidak ikut masuk daftar capim KPK.
Menurut Basuki, pimpinan KPK tidak dapat memegang kekuasaan sepenuhnya. Sementara sebagai orang nomor satu DKI, ia dapat mengambil keputusan penuh termasuk memecat pegawainya.
"Pimpinan KPK bisa apa? Kolektif. Kalau jadi Gubernur saya bisa pecatin orang langsung loh. Saya jadi model," kata Ahok sapaan akrab Basuki di Balai Kota Jakarta, Rabu (15/7).
Selama kepemimpinannya, Ahok memang ingin memberantas adanya permainan anggaran di DKI. Ia juga telah melaporkan dugaan permainan anggaran di DKI ke KPK pada awal tahun lalu.
Akan tetapi ia menolak untuk dapat mengambil peran untuk mengemban tugas sebagai pimpinan KPK. Menurutnya, akan lebih baik ia dapat menjadi presiden RI.
"Dia (pimpinan KPK) hanya juru bicara. Saya mending jadi gubernur atau presiden untuk berantas korupsi," ujar suami Veronica Tan ini.