REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dua kubu Partai Golkar telah menyepakati empat poin islah dengan mediasi Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga politisi senior Golkar. JK mengatakan pentingnya perdamaian di internal partai yang kisruh demi memuluskan jalan partai berlambang pohon beringin tersebut dalam pilkada serentak akhir tahun ini.
Wapres pun berharap, islah dan penyelesaian masalah internal partai PPP juga dapat segera dilakukan demi menjamin keikutsertaan partai tersebut dalam pilkada.
"Ya prinsipnya demokratis, semua partai dan semua orang berhak memilih dan dipilih, sesuai UU, semua partai berhak mengajukan calon. Kalau tidak didamaikan, Golkar nanti juga PPP posisinya tidak ikut pilkada, tentu tidak lengkap lah demokrasi ini," kata Kalla di kantor Wakil Presiden, Jakarta.
Sebelumnya, JK memastikan pemerintah tak akan menunda pelaksanaan pilkada serentak pada akhir tahun ini setelah melakukan pertemuan dengan KPU dan pimpinan partai politik. Disinggung terkait ketidakhadiran pimpinan parpol Demokrat dalam pertemuan itu, JK mengaku telah berkomunikasi dengan pimpinan Demokrat.
"Kemarin saya sudah bicara dengan waka ketua demokrat, pak Syarif (Syarif Hasan), mungkin Pak SBY sedang sibuk tapi saya sudah bicara," kata dia.
Seperti diketahui, dalam pertemuan yang diselenggarakan di kediaman dinas Wapres antara KPU dan pimpinan parpol, JK memastikan pemerintah tak akan menunda pelaksanaan pilkada serentak pada akhir tahun ini.
Selain itu, pertemuan itu pun juga menyepakati dua poin agar tercapai pilkada yang demokratis.
"Yang pertama kita putuskan adalah bahwa semua mendukung dan tetap setuju agar pilkada dilaksanakan tepat waktu pada tanggal 9 Desember 2015," kata JK usai melakukan pertemuan di kediamannya, di kawasan Menteng, Jakarta, Senin (13/7).
Ia mengatakan berbagai masalah tehnis yang muncul dalam pelaksanaan pilkada ini akan diselesaikan oleh pemerintah dengan regulasi yang diatur oleh KPU.
Poin kedua, yakni terkait partai politik yang masih kisruh. Menurut JK, semua pihak sepakat serta mendukung agar kedua partai yang bermasalah tersebut menyelesaikan masalahnya.
"Semua sepakat untuk mendukung penyelesaiannya dengan cara, dapat, kedua kubu pengurus partai yang bersangkutan mengurus calon yang sama kemudian mendaftar secara terpisah kepada KPU masing-masing daerah dengan cara yang sama, terkoordinasi sehingga calon tersebut dianggap sah karena saling mendukung partai tersebut," jelas JK.
Wapres menegaskan pemerintah mendukung KPU agar dapat melaksanakan pilkada serentak secara demokratis. Dengan hasil pertemuan ini, lanjut JK, Partai Golkar menerima hasil keputusan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika