REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat mempersilahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan kelonggaran bagi Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) agar bisa mengikuti Pilkada serentak, selama hal itu tidak menyalahi perundang-undangan.

"Saya pikir tak ada masalah kalau memang itu (kelonggaran) yang terbaik dan bisa jadi solusi buat Golkar dan PPP. Asal tidak melanggar ketentuan Undang-Undang," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Syarif Hasan, Selasa (14/7).

Ia melanjutkan, Partai Demokrat pun berharap jika Golkar dan PPP tetap bisa mengikuti Pilkada serentak, mengingat keduanya adalah Parpol besar dan tua di Indonesia. "Sayang kalau memang Golkar dan PPP tidak bisa ikut pilkada," ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengelar pertemuan untuk mencari solusi agar Parpol yang tengah berkonflik agar tetap bisa ikut Pilkada serentak. JK membuat pertemuan tertutup Kediaman Dinas Wakil Presiden Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat terkait pilkada serentak.

Dalam pertemuan itu, JK didampingi oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkopolhukam Tedjo Edhy serta mengundang Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta seluruh partai peserta Pilkada serentak.

Hanya perwakilan dari Partai Demokrat yang tampak tidak datang dalam pertemuan itu. Partai yang tengah dalam dualisme kepengurusan atau tengah berkonflik,seperti Golkar dan PPP juga mengirimkan perwakilannya dalam pertemuan itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika