REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pembangunan wilayah di perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah sangat mendesak. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan percepatan pembangunan di perbatasan sudah sangat ditunggu masyarakat di wilayah tersebut.

“(Masyarakat disana) menunggu eksekusi kita terkait pembangunan di perbatasan, tetapi juga bukan hanya fisik tp juga membangun kultur dan perdagangan lintas batas secara bersama,” ujar Tedjo usai Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) beberapa Menteri tentang Gerakan Pembangunan Terpadu Wilayah Perbatasan, di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Selasa (14/7).

Ia mengungkapkan pembangunan wilayah perbatasan menjadi prioritas pemerintah saat ini. Selain itu juga, perencanaan pembangunan kawasan perbatasan harus terpadu dan tidak hanya secara sektoral.

“Karena wilayah perbatasan ini jadi halaman depan wilayah negara ini baik dari kesiapan sumber daya manusia (SDM)nya dan infrastrukturnya,” ujarnya.

Dia menambahkan terdapat sejumlah wilayah perbatasan yang menjadi prioritas pembangunan di wilayah perbatasan di antaranya di Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, serta Kalimantan Barat. Dia juga mengatakan sekitar 12 pulau terluar dan terdepan di Indonesia turut menjadi prioritas pembangunan baik yang ada penduduknya maupun tidak.

“Ada juga satu pulau yang perlu perhatian khusus yakni Pulau Natuna, Kepulauan Riau. Karena sempat ada klaim dari Cina kan kemaren,  disitu harus segera kita perhatikan,” ujarnya.

Dalam rakorsus tingkat menteri tersebut juga turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara serta Menteri Perdagangan Rahmat Gobel.

Ikuti Whatsapp Channel Republika