REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah, Lapindo Brantas Inc. dan PT. Minarak Lapindo Jaya (MLJ) telah menandatangani surat perjanjian mengenai Pemberian Pinjaman Dana Antisipasi atau sering disebut dana talangan untuk Melunasi Pembelian Tanah dan Bangunan Warga Korban Luapan Lumpur Sidoarjo dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 pada Jumat (10/7).
Dikutip dari laman setkab.go.id Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Velix Wanggai menjelaskan, surat perjanjian itu ditandatangani oleh Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mewakili Pemerintah sebagai Pihak Pertama dan Presiden Lapindo Brantas Inc. Tri Setia Sutisna dan Direktur Utama PT. Minarak Lapindo Jaya Andi Darussalam sebagai Pihak Kedua, dan setujui oleh Nirwan Bakrie. Acara ini juga dihadiri Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.
“Ini adalah titik akhir tugas Tim Percepatan yang ditugaskan Bapak Presiden untuk bisa membayar ganti rugi korban lumpur Sidoarjo,” tutur Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang bertindak sebagai Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Jual Beli Tanah dan Bangunan Warga Korban Lumpur Sidoarjo di dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007.
Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, menurut Basuki, maka proses selanjutnya proses pembayaran kepada korban lumpur Sidoarjo yang disalurkan oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).
Menteri Basuki mengurai isi surat perjanjian memuat objek perjanjian, hak dan kewajiban, besaran dana antisipasi, jaminan, mekanisme pembayaran, dan mekanisme pengembalian. Demikian pula mengatur jangka waktu pengembalian, bunga, denda dan penyelesaian perselisihan.
Dana antisipasi dalam surat perjanjian ini sebesar Rp781.688.212.000,- dilakukan melalui DIPA Bagian 999.99 Satuan Kerja Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.
“Dana dikirim ke rekening milik masyarakat di Peta Area Terdampak 22 Maret 2007, setelah melakukan proses validasi atas data hasil verifikasi BPKP,” jelas Basuki.
Menurut Menteri PUPR dana talangan sebesar Rp781.688.212.000,- itu memiliki jangka waktu pengembalian pinjaman selambat-lambatnya empat tahun sejak ditandatangani Perjanjian ini. Adapun bunga pinjaman sebesar 4,8 persen per tahun dari jumlah pinjaman.
“Jika pihak Lapindo Brantas Inc tidak dapat melunasi pinjaman, maka jaminan aset tanah dan bangunan yang telah dibayar Lapindo senilai Rp.2.797.442.841.586,- beralih kepada dan dalam penguasaan sepenuhnya Pemerintah,” jelas Basuki.
Sementara itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyampaikan awal pekan depan mulai dilakukan pembayaran melalui BPLS untuk disalurkan ke masyarakat.
“Semoga hal ini menjadi hadiah lebaran bagi masyarakat yang terkena dampak lumpur di Sidoarjo. Ke depan, kami berharap ada langkah-langkah terpadu dalam membangun masyarakat di Sidoarjo,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
