REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintahan Presiden Joko Widodo diwarnai kisruh berbagai partai politik yang haus kekuasaan. Faktor kegaduhan politik ini dinilai memperburuk citra kepemimpinan Jokowi yang dianggap tidak dapat meredam konflik.

Hal tersebut disampaikan pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhroh yang melihat faktor politik juga menjadi kunci masalah ketidakpuasan masyarakat. Disamping permasalahan ekonomi yang juga mempersulit masyarakat.

"Gonjang ganjing politik tak akan berpengaruh besar kalau kondisi ekonomi tetap membaik. Masalahnya, tak mungkin juga perekonomian membaik kalau politiknya sangat gaduh," kata Siti lewat pesan singkatnya kepada Republika, Jumat (10/7).

Hal ini juga bisa diperburuk ketika kepemimpinan Jokowi tidak berpengaruh terhadap menteri dan birokrasinya. Melihat kondisi pemerintahan saat ini, kata dia, wajar masyarakat merasa tidak puas atas kebijakan yang dikeluarkan Jokowi.

Padahal pengelolaan yang baik dari segi ekonomi, politik serta hukum bisa memberikan kepastian dalam pemerintahan. Jokowi harus bertanggung jawab memberikan solusi atas ketiga masalah tersebut untuk mengembalikan kepercayaan publik.

Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengumumkan 56 persen masyarakat yang kurang/tidak puas atas pemerintahan Jokowi hingga saat ini. Sementara yang puas hanya 41 persen dan sisanya tidak tahu.

Survei ini dilakukan pada 25 Mei hingga 2 Juni 2015 dengan menggunakan 1.220 responden yang merupakan warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam Pemilu, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Responden yang berasal dari 34 provinsi dipilih secara acak diwawancara dengan tatap muka. Margin of error rata-rata dari survei tersebut, yakni sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika