REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Yuddy Chrisnandi menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan kerabat kepala daerah yang masih berkuasa untuk mencalonkan diri dalam pilkada merupakan hal yang tak etis.

Ia menilai kedudukan petahana dalam pemerintahan akan dapat dimanfaatkan oleh kerabatnya yang turut mencalonkan diri dalam pilkada.  

“Kalau pendapat pribadi saya, ya tidak etis lah kalau didalam proses politik yang semakin demokratis dan semakin transparan ini masih ada politik dinasti,” kata Yuddy di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (9/7).  

Menurut Yuddy, hal itu pun akan menimbulkan proses demokrasi yang tak seimbang dan tak sehat. Kendati demikian, ia menghormati dan menghargai keputusan MK terkait politik dinasti itu.  

Lebih lanjut, Yuddy juga menyatakan Kementerian PAN-RB akan mengeluarkan surat edaran yang mengatur tentang netralitas aparatur sipil negara selama pilkada.

Sementara itu, di tempat yang sama, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, menolak memberikan tanggapan terkait keputusan MK tersebut.

“Itu kan dari MK ya, nanti kita lihatlah, kita nilai pantas, etis atau tidak. Saya tidak dalam posisi menilai sekarang, tadi kan baru bergulir nanti kita lihat kalau untuk memberikan komentar tetapi tidak sekarang,” kata dia.

Sikap berhati-hati dalam memberikan tanggapan itupun, tambah dia, sangat penting agar tidak memperkeruh suasana.

Ikuti Whatsapp Channel Republika