REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama geram pada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DKI 2014.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas LKPD DKI 2014. Nilai ini sama seperti pada tahun lalu. Terdapat empat opini dari BPK, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar, dan tidak memberikan opini.
Ahok menuding sikap BPK terhadapnya sama seperti waktu dirinya masih menjabat sebagai Bupati Belitung Timur tahun 2005-2006. Saat itu, ia merasa dihina karena BPK meminta menghitung jumlah uang makan, sampai dari hal terkecil, yakni bumbu dapur.
"Ini diulang, pernah dilakukan sama saya waktu saya jadi Bupati tahun 2005-2006. BPK minta uang makan saya Rp 3,5 juta harus lapor, cabai berapa, beras berapa. Gila! hina sekali tahu nggak," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/7).
Untuk itu Ahok mempersilahkan BPK mengaudit keuangan DKI seketat mungkin. Bahkan, ia mengatakan sampai BPK bisa memenjarakan dirinya. "Periksa saja, kalau perlu bikin sampai Ahok bisa masuk penjara. Tapi saya akan menuntut seluruh kabupaten, Kota, Provinsi se-Indonesia dasar periksanya sama," katanya.
Ahok meminta BPK untuk mengaudit keuangan di seluruh Indonesia. Ia yakin dengan cara yang sama akan ditemukan unsur yang bermasalah. Bahkan, kata dia, meskipun suatu daerah meraih opini WTP, masih ada kepala daerahnya yang masuk penjara.
Temuan BPK kali ini yang tidak disukai Ahok adalah soal pembelian Rumah Sakit Sumber Waras, Grogol, Jakarta Barat. Hasil audit BPK menyatakan pembelian tanah 3,8 hektar untuk RS itu dinilai terlalu mahal sebesar Rp 191 miliar. Ahok pun mengaku takut dengan temuan itu. "Takut dong, BPK kan yang maha kuasa. Tuhan maha kuasa di Indonesia," ujar Ahok.
Ikuti Whatsapp Channel Republika