REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak masih menjadi polemik.

Ada pihak yang menilai persiapan Pilkada serentak pertama ini tergesa-gesa. Namun, pihak lain optimis pilkada serentak dilaksanakan sesuai jadwal, 9 Desember 2015 nanti.

"Harus ada batas soal penyelenggaraan pilkada dinyatakan siap atau tidak," kata Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin, Senin (6/7).

Ia menilai, persiapan pilkada belum seutuhnya tuntas. Persoalan paling kentara, dana pengamanan pilkada serentak untuk Polri belum aman. Padahal, pilkada serentak akan dilaksanakan di 269 daerah di seluruh Indonesia. Jadi, soal pengamanan ini menjadi faktor utama.

Dari laporan Kapolri pada Komisi III DPR RI, dana pengamanan baru tuntas di tiga daerah, Bali, Gorontalo dan Jambi. Selebihnya, kekurangan masih menjadi persoalan soal dana pengamanan untuk Polri.

Aziz menambahkan, total kekurangan untuk dana pengamanan pilkada serentak ini mencapai Rp 564 miliar.

Kekurangan itu tersebar di daerah selain Gorontalo, Bali dan Jambi. Misalnya di Sumatera Selatan kurang Rp 16 miliar, Jawa Tengah kurang Rp 11 miliar, Jawa Barat kurang Rp 18 miliar, Lampung kekurangan Rp 6,8 miliar, Sulawesi Selatan kurang Rp 44 miliar, atau Kalimantan Tengah kurang Rp 30 miliar.

Menurut politikus Partai Golkar ini, pihak pemerintah Kabupaten/ Kota harus segera mengirimkan anggaran untuk diterima Kapolda. Sebab, mulai tanggal 26 Juli nanti, KPU sudah harus melakukan tahapan pilkada serentak dengan membuka pendaftaran calon kepala daerah.

"Tidak ada lagi alasan dana kurang atau tidak siap, Kapolda bisa dicopot kalau tidak bisa," tegas Aziz.

Ikuti Whatsapp Channel Republika