REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Bara Hasibuan mengungkapkan, pihaknya mendukung penuh keputusan reshufle kabinet kerja oleh Presiden Joko Widodo. Keputusan soal perombakan kabinet kerja menjadi hak prerogratif dari Jokowi.

"Presiden susah menerima input dari banyak pihak, banyak usulan sudah diterima, akhirnya semua kembali hak prerogratif Presiden," kata Bara pada Republika di DPP PAN, Senin (6/7).

Istana Presiden sudah memastikan, Presiden Jokowi akan melakukan reshufle kabinetnya. Beberapa sektor kementerian menjadi sorotan publik karena dinilai layak diganti.

Menteri bidang perekonomian menjadi kementerian yang dinilai paling buruk kinerjanya. Akibatnya, perekonomian nasional semakin memburuk. Dari partai pengusung Jokowi, PDIP menyoroti manteri BUMN dan Sekretaris Kabinet layak untuk diganti.

PDIP juga mengisyaratkan Presiden Jokowi harus merangkul partai politik di luar Koalisi Indonesia Hebat (KIH), untuk memerkuat suara di parlemen.

Dua parpol dikabarkan akan ditarik Jokowi, yaitu PAN dan Demokrat. Meskipun mengaku belum mendapat tawaran dari Jokowi, namun parpol pimpinan Zulkifli Hasan ini mengaku terbuka atas tawaran untuk masuk di kabinet kerja Jokowi.

Namun, kata Bara, keputusan apapun yang diambil oleh Presiden Jokowi, hal itu merupakan hak prerogratif dari Jokowi. "Kita dukung penuh apapun keputusan Presiden," tegas dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika