REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) provinsi Nusa Tenggara Barat, Husni Fahri mengeluhkan dan mengkhawatirkan kondisi pasar-pasar tradisional yang tidak tertata rapi dan pedagang yang membludak. Kondisi tersebut menyebabkan persaingan menjadi tidak sehat.

“Memang di semua pasar masalahnya zona losnya tidak rapi serta pedagang yang terus membludak. Kondisi itu menyebabkan persaingan antara pedagang menjadi tidak sehat,” ujarnya kepada wartawan di Kota Mataram seusai melakukan sidak di Pasar Kebon Roek, Senin (6/7).

Menurutnya, kondisi pasar di 10 Kabupaten/Kota hampir merata tidak rapi serta pedagang yang membludak. Oleh karena itu, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan DPD RI perwakilan NTB untuk membicarakan seputar penataan dan revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten/Kota.  

Ia menuturkan, tidak hanya menyangkut revitalisasi. Namun, ke depannya pengelolaan pasar tradisional harus dipegang oleh UPTD serta satu atap. Dimana, saat ini, Disperindag tengah melakukan ujicoba di pasar Kebon Roek dan pasar Mandalika.

“Pasar kita sudah mulai besar, dalam pikiran saya harus ada UPTD Pasar. Jadi yang mengelola pasar itu satu atap dari mulai kebersihannya, retribusinya tidak hanya cukup beberapa orang saja,” ungkapnya.

Husni mengatakan selama ini kewenangan pasar berada di Kabupaten/Kota. sehingga, pihaknya melakukan intervensi melalui penataan dan revitalisasi pasar. Dimana, anggaran yang disediakan untuk revitalisasi pasar pada tahun 2015 mencapai Rp 45 miliar yang berasal dari DAK.

Menurutnya, berdasarkan usulan Kab/Kota maka pihaknya akan merekomendasikan pasar yang diprioritaskan untuk direvitalisasi.  Diantaranya yang menjadi prioritas untuk dilakukan revitalisasi adalah di Bima, Lombok Timur dan Dompu.  Selain itu, banyak Kabupaten/Kota yang sudah merevitalisasi pasar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika