Senin 06 Jul 2015 14:38 WIB

Reshuffle Tradisi yang Perlu Dilakukan dalam Sebuah Pemerintahan

Kabinet Kerja era Jokowi-JK.
Foto: AP Photo/Dita Alangkara
Kabinet Kerja era Jokowi-JK.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti senior Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, mengatakan reshuffle kabinet kerja bukan hal wajar. Menurutnya reshuffle adalah sebuah tradisi yang perlu dilakukan dalam sebuah pemerintahan.

Bahkan dibeberkan Karyono, ada beberapa menteri perlu di-reshuffle. Di antaranya adalah menteri yang bergerak dalam bidang ekonomi dan energi.

"Misalnya Rini Soemarno, juga Sudirman Said, dia mengelola sumber daya, dan energi, itu jantungnya perekonomian, energi itu sangat vital, dunia bergantung pada energi," kata Karyono dalam dikusi bertajuk "Siapa yang Kena Reshuffle?" di Tebet, Jakarta Selatan, Ahad (5/7).

Selain itu, dia menuturkan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yakni Sofyan Djalil juga layak untuk di-reshuffle. "Menurun,perekonomian yang ditandai melesetnya target pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2015, yang turun menjadi 4,7 persen," ujarnya.

Dengan melemahnya nilai mata uang rupiah yang menembus Rp 13 ribu per dolar AS lebih, bukan suatu hal yang tidak mungkin akan mencapai level psikologis di atas Rp 16 ribu per dolar AS. Menurutnya, ini adalah satu hal yang berbahaya dan harus menjadi pertimbangan presiden.

Selain hal-hal yang menyerempet perekonomian, Karyono mengatakan, adalah rekam jejak Kabinet Kerja selama kwartal pertama yang ternyata bertentangan dengan konsep Trisakti dan Nawacita. "Rini misalnya, dia mewacanakan perlunya menjual aset BUMN, Menteri Rini juga mewacanakan orang asing bisa menjadi direktur BUMN. Jelas bertentangan dengan azas prinsip trisakti bahwa negara perlu kemandirian," ucap dia mengakhiri.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement