REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) masih menyisakan banyak persoalan. Mulai dari hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sampai kurangnya dana pengamanan. Sengketa partai politik juga menghias seiring kondisi Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terancam tak ikut pilkada serentak.

Wacana pilkada akan diundur mulai merebak. Partai Golkar ingin Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak memaksakan pelaksanaan pilkada jika tak siap. Bahkan, soal dana pengamanan yang jauh dari terpenuhi, Golkar menganggap kalau pilkada diundur persoalan dana selesai di APBN 2016. Namun, Partai Amanat Nasional (PAN) tak sependapat. 

Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan menilai pilkada serentak pertama kali ini harus tetap dilaksanakan sesuai jadwal. "PAN menganggap pilkada harus tetap dilaksanakan di 9 Desember," kata dia pada Republika, Ahad (5/7).

Soal masih minimnya dana pengamanan pilkada, imbuh Bara, dapat diselesaikan. Dengan catatan, kata dia, seluruh fraksi di DPR bersedia untuk mendiskusikan hal itu. Bara mengaku, PAN sangat terbuka untuk mendiskusikan penyelesaian dana pengamanan pilkada ini. 

Bagi Partai berlambang matahari terbit ini, pelaksanaan pilkada yang diundur justru memberi dampak politik yang sangat luas. Parpol-parpol, kata dia, saat ini sudah mulai bergerak untuk persiapan pelaksanaan pilkada. Bukan hanya parpol, calon-calon kepala daerah juga sudah mulai melakukan persiapan untuk bertarung di pilkada serentak.

"Kalau ditunda, konsekuensi hukum dan politik sangat luas, justru bisa terjadi rusuh," tegas Bara. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika