REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  -- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra memberikan rekomendasi untuk reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo. Menurutnya, beberapa kementerian yang memerlukan skill yang sangat spesifik harus dimiliki oleh ahlinya. Misalnya, kementerian bidang perekonomian, penegakan hukum dan pertahanan.

“Kementerian di bidang ekonomi, penegakan hukum dan lain-lain, pertahanan, itu memang harus dimiliki oleh orang-orang yang memang sangat paham dengan persoalan itu. Kalau nggak paham repot kita,” kata Yusril di Kantor DPP PBB, Jakarta, Sabtu (4/7) malam.

Yusril menjelaskan jika pembagian posisi menteri tidak tergantung apakah menteri tersebut berasal dari partai atau tidak. Posisi menteri lebih kepada personal yang bersangkutan, apakah mampu menjalaninya atau tidak.

Menurutnya, bisa juga ada pos-pos tertentu yang memang tidak memerlukan skill (keahlian) yang sangat spesifik, tapi bisa dijadikan sebagai suatu bargaining position dalam partai. Namun, bukan berarti politisi partai tidak punya kemampuan yang memadai untuk memegang posisi menteri.

Yusril tidak setuju jika membedakan orang partai dengan orang profesional. Menurutnya pada kenyataannya, banyak orang yang berlatar belakang partai politik tapi justru saat bekerja dia profesional.

"Ingat dulu, waktu kabinet tahun 1999 disurvei itu yang paling tinggi profesionalnya Pak Kwik Gian sama saya. Pak Kwik pada waktu itu Menkeu, saya Menteri Kehakiman. Sama-sama dari partai. Tapi justru dua ini yang bekerja paling profesional," ujarnya.

Sebaliknya orang yang bukan partai pekerjaannya malah amatiran. Maka pemilihan menteri harus tepat berdasarkan kemampuan personal tersebut, terlepas dari partai ataupun tidak.

“Jadi mengurus suatu negara itu jangan dianggap sebagai suatu main-main. Karena kesalahan kebijakan bisa berdampak luas pada masyarakat,” katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika