REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim pengawas intelijen untuk Badan Intelijen Negara (BIN) siap dibentuk. Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais mengatakan, saat ini, sudah ada nama-nama yang akan mengisi tim tersebut.
"Nama-nama dari fraksi sudah masuk. Jadi, nanti saya kira di masa sidang berikutnya itu sudah mulai akan dibahas dan ditetapkan, ini kan sudah mau reses," kata Hanafi di gedung DPR, Jakarta, Jumat (3/7).
Hanafi mengatakan, pengambilan sumpah atau janji anggota yang masuk ke dalam tim tersebut juga akan dilakukan di masa sidang berikutnya. Bahkan, ia berharap pengambilan sumpah tersebut bisa dilaksanakan bersamaan dengan momentum 17 Agustus.
Politikus PAN itu menyebutkan, tim pengawas akan diisi oleh pimpinan Komisi I ditambah dengan satu orang perwakilan dari masing-masing fraksi. Tim tersebut, lanjutnya, merupakan pengawas eksternal yang akan ada selama DPR ada, atau bersifat permanen.
Ia kembali menegaskan, tim tersebut tidak untuk menggagalkan atau mempersulit kerja BIN. Tim pengawas, lanjutnya, hanya supporting unit agar kerja BIN memiliki akurasi tinggi dan metode yang jelas.
Kekeliruan atau kesalahan metode dalam melakukan operasi atau laporan, kata Hanafi, merupakan salah satu contoh yang dapat dijadikan bahan pengawasan yang akan dibicarakan dengan BIN secara langsung.
Selain itu, lanjutnya, DPR juga dapat memberi masukan jika ada kebijakan BIN yang dianggap masih belum bagus melalui tim pengawas. Hanafi pun menjamin tim tersebut akan tetap menjaga kerahasiaan negara.
"BIN ke depan harus akomodatif juga dengan tim pengawas. Tetapi kita juga paham karena BIN ini menyangkut kerahasiaan negara, maka itu harus betul kita jaga," ujarnya.
"Jadi, kita nggak akan bicarakan substansi kerahasiaan negara. Tapi dari kekeliruan soal metode dan data, kita akan beri masukan soal itu," kata Hanafi lagi. Ke depan, Hanafi berharap keberadaan tim tersebut akan membuat kinerja BIN lebih baik lagi.
Seperti diketahui, BIN dituntut untuk memiliki laporan intelijen yang akurat dan memuat analisis serta rekomendasi kebijakan yang objektif. Lembaga intelijen tersebut pun, lanjutnya, diharap dapat memudahkan presiden dalam mengambil keputusan terkait hal-hal strategis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika