REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta Kementerian Dalam Negeri menegur keras daerah yang tidak serius menginisiasi anggaran untuk Pilkada. Hal itu diungkapkan Anggota Bawaslu Pusat Nasrullah usai melakukan pertemuan dengan daerah yang anggaran pengawasannya masih bermasalah.

Nasrullah menyebutkan dari 19 daerah yang anggarannya belum selesai tidak semua Pemerintah daerah yang hadir dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Kemendagri tersebut.

“Tampaknya ada pemerintah daerah yang tidak menghargai forum itu dan terkesan tidak care terhadap rencana kita berpilkada, Mendagri agar menegur keras ini daerah-daerah ini,” ujarnya di Kemendagri, Jakarta, Jumat (3/7).

Dia mengatakan ada tujuh dari 19 daerah yang diketahui tidak hadir, dimana hasil pertemuan menambah tiga daerah yang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

“Linggai, Kepri tidak ada kemudian Kabupaten Sintang, Kutai Barat kita tidak melihat disana,” ujarnya.

Padahal menurutnya, pertemuan tersebut merupakan media untuk menyelesaikan persoalan anggaran yang saat ini belum juga rampung. Pasalnya dengan begitu diketahui penyebab persoalan anggaran tersebut sehingga bisa dicarikan solusi bersama atas persoalan tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika