Kamis 02 Jul 2015 15:44 WIB

Ini Nama-Nama yang Diusulkan Masuk Kabinet Versi Pengamat

Kabinet Kerja era Jokowi-JK.
Foto: AP Photo/Dita Alangkara
Kabinet Kerja era Jokowi-JK.

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Rizal E. Halim mengatakan ekonom Iman Sugema dan Arif Budimanta layak masuk dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo.

"Untuk Menteri Koordinator Perekonomian yang bisa diperhitungkan seperti nama Iman Sugema dan Darmin Nasution," kata Rizal di Depok, Kamis (2/7).

Ia mengatakan keduanya merupakan ekonom yang mumpuni dan setidaknya memiliki kompetensi yang tepat untuk memimpin sektor ekonomi. Sedangkan untuk Kementerian BUMN, PDI Perjuangan sebagai partai pemenang perlu menempatkan kader terbaiknya. Nama seperti Arif Budimanta, ekonom yang menurut saya figur yang tepat untuk menduduki Kementerian BUMN.

"Tentunya reshuffle ini merupakan hal yang biasa bagi suatu organisasi pemerintahan apalagi Presiden Jokowi selalu mengedepankan kerja kerja dan kerja," ujarnya.

Untuk itu maka reshuffle tidak bisa dihindari apabila Presiden Jokowi ingin mewujudkan Nawa Cita. Menurut dia isu reshuffle muncul sebagai akibat buruknya kinerja sejumlah kementerian ekonomi. Indikasi yang banyak digunakan sebagian kalangan adalah pertumbuhan yang melambat tajam, daya beli masyarakat menurun, indeks pasar modal turun, nilai tukar rupiah terus melemah, indeks manufaktur yang melemah, dan lain sebagainya.

Semua indikator ekonomi ini memicu banyaknya komentar yang tentu mengarah pada tuduhan tidak kompetennya para Menteri Kabinet Kerja khususnya di bidang ekonomi. Ia mengatakan orkestrasi kebijakan perekonomian memang tidak semudah yang dibayangkan oleh sebagian kalangan.

Orkestrasi atau pengelolaan kebijakan ekonomi membutuhkan kompetensi yang mumpuni untuk merespon berbagai gejala dan realita ekonomi yang berimbas pada ekonomi nasional.

"Ini yang tidak dimiliki kabinet ekonomi Jokowi-JK sekarang ini. Lack of coordination, tidak ada konsolidasi kebijakan bahkan sebaliknya sering terjadi tumpang tindih kebijakan (terkesan tidak terkoordinasi dengan baik)," ujarnya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement