REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir mengatakan pembangunan kawasan perbatasan Indonesia diperlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk para perwakilan Republik Indonesia di kawasan perbatasan.
"Untuk membangun kawasan perbatasan kita harus melibatkan seluruh stake holders yang ada, perwakilan RI di kawasan perbatasan juga siap dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan penduduk dan pelaku usaha," kata Fachir dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Kamis (2/7).
Pernyataan tersebut dia sampaikan saat menerima kunjungan Wakil Ketua Umum Bidang Pembangunan Kawasan Perbatasan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, James Budiono, pada Rabu (1/7) di Kementerian Luar Negeri RI.
Dalam pertemuan tersebut James menyampaikan tentang kondisi yang cukup memprihatinkan di beberapa kawasan perbatasan dan adanya keperluan darurat untuk melakukan pembangunan di berbagai kawasan perbatasan.
"Di kawasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, masyarakatnya sangat bergantung dengan distribusi bahan pokok dan infrastruktur dari Malaysia hingga transaksi perdagangan umumnya masih menggunakan mata uang ringgit," ujar James.
Ikuti Whatsapp Channel Republika