REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 10 fraksi di Komisi I DPR setuju mengangkat Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI dan juga menyetujui pemberhentian Jenderal Moeldoko dari jabatan Panglima TNI.
"Jadi 10 fraksi di Komisi I sepakat setuju pencalonan Gatot sebagai Panglima TNI," kata Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq dalam Ruang Rapat Komisi I DPR RI di Jakarta, Rabu (1/7).
Dia menjelaskan Fraksi Partai Hanura menyetujui tanpa catatan, Fraksi Partai Nasdem menyetujui dengan catatan meminta komitmen Panglima untuk memprioritaskan industri dalam negeri.
Menurut dia Fraksi PPP menyatakan setuju dan meminta secara khusus komitmen Gatot untuk bertanggung jawab, bukan hanya berani, tegas, dan ikhlas. "Fraksi PKS, Fraksi PKB, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat, dan Fraksi Gerindra, setuju tanpa catatan," ujarnya.
Fraksi Golkar, menurut dia, memberikan persetujuan dengan tiga catatan, yaitu pertama, meminta Gatot melakukan terobosan dalam memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan prajurit. Catatan kedua, ujar Mahfudz, meminta Gatot melakukan terobosan mengenai penyelesaian sengketa tanah antara TNI dan rakyat.
"Ketiga, memperkuat partisipasi masyarakat dalam membantu dan mendukung tugas, pokok, dan fungsi TNI," katanya.
Sementara itu Mahfudz menekankan bahwa Fraksi PDI Perjuangan sejak awal memberikan persetujuan tanpa catatan. Dia mengatakan ada tiga poin yang menjadi pertimbangan Komisi I DPR dalam memberikan persetujuan, pertama persyaratan administrasi dari seluruh penelaahan tidak ada masalah.
Kedua, paparan visi, misi, dan program Gatot ada hal penting yaitu menggambarkan dan mencerminkan pengetahuan tentang aspek geopolitik dan geostrategis kawasan global yang menjadi tren perubahan.
"Selain itu beliau menegaskan yang menjadi titik pusat konflik perebutan sumber daya alam di kawasan ekuator dan Indonesia salah satu negara besar dalam rentang tersebut," katanya.
Ketiga, menurut dia, Komisi I DPR mempertimbangkan visi dan pandangan Gatot terhadap TNI yang menginginkan konsolidasi secara institusi seperti personel doktrin dan alutsista. Mahfudz menjelaskan hasil Rapat Komisi I tersebut akan dilaporkan ke pimpinan DPR RI untuk dibawa ke Badan Musyawarah lalu diserahkan ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika