Rabu 01 Jul 2015 16:42 WIB

Ditanya Soal Reshuffle, Nada Bicara Menteri Rini Meninggi

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Esthi Maharani
Menteri BUMN, Rini Soemarno.
Foto: Antara
Menteri BUMN, Rini Soemarno.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kinerja menteri bidang perekonomian dinilai semakin berkurang. Sejumlah kalangan menyarankan agar dilakukan perombakan kabinet terhadap para menteri bidang ekonomi yang kinerjanya dinilai memburuk.

Menteri BUMN, Rini Soemarno pun menolak menanggapi isu perombakan kabinet yang semakin gencar akhir-akhir ini.

"Ya tanya saja ke pak JK‎. Silahkan. Terimakasih," kata Rini dengan nada tinggi saat ditanya terkait isu reshuffle di kantor Wapres, Jakarta, Rabu (1/7).

Dalam rapat percepatan infrastruktur yang turut dihadiri oleh Kepala Staf Kepresidenan Luhut B Panjaitan, Menteri Perekonomian Sofyan Djalil, dan Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono ini pun, Rini menyanggah turut dibahas terkait rencana perombakan kabinet tersebut.

"‎Nggak. Reshuffle kan bapak presiden," kata Rini.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan melemahnya keadaan ekonomi di Indonesia saat ini tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja para menteri khususnya di bidang ekonomi. Namun, menurut JK, kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal.

"Masalah ekonomi itu bukan hanya masalah kerja kabinet tapi juga dipengaruhi masalah dari luar," kata Kalla di kantor Wapres, Jakarta, Kamis (25/6).

Kendati demikian, Wapres JK juga menilai para menteri dalam kabinet kerja juga harus bekerja lebih baik serta meningkatkan kinerjanya. Terlebih, dalam beberapa akhir ini, sejumlah menteri mendapatkan sorotan akibat kinerjanya yang dinilai kurang.  

"Bahwa kabinet harus kerja lebih baik, ya pasti. Kita usahakan itu. Kita bekerja lebih baik," tambah JK.

Pemerintah pun, sambungnya, masih akan menerima masukkan dari berbagai pihak termasuk kalangan pengusaha terkait kinerja para menterinya. Namun, pada akhirnya, pemerintah yang akan menentukan baik buruknya kinerja para menteri itu.

"Ya ada yang mencapai, ada yang masih bekerja. Tidak semuanya tentu. Ya kita nilai kan tidak harus hanya 6 bulan saja toh. Tapi harus agak jangka menengah tapi memang banyak yang harus didorong peningkatannya," kata JK.  

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement