REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Syarief Hasan membantah kabar yang mengatakan jika partainya akan bergabung dalam pemerintahan Jokowi-JK.
Ia menegaskan, hingga saat ini Demokrat masih berstatus di luar pemerintahan dan belum mengirimkan kadernya untuk masuk ke dalam Kabinet Kerja.
"Yang jelas partai kita ini masih partai penyeimbang. Ya sudah, partai penyeimbang tidak dalam pemerintahan, Jadi, jangan berandai-andai," kata Syarief di gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/7).
Syarief melanjutkan, jika ada tawaran jatah menteri dari pemerintah untuk partainya, maka semua keputusan ada pada Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono. SBY lah, lanjutnya, yang akan memutuskan apakah akan mengizinkan kader tersebut atau tidak.
"Orang Demokrat ditunjuk gitu,/i> itu harus seizin Ketua Umum," ujarnya.
Anggota Komisi I DPR itu pun mengatakan, pihaknya belum menyiapkan nama kader sebagai bentuk persiapan jika benar ditunjuk Jokowi untuk mengisi kabinet.
"Belum, enggak mungkin dong," katanya.
Seperti diketahui, wacana perombakan atau reshuffle menteri Kabinet Kerja terus bergulir. Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat diisukan berpeluang akan ditarik Presiden Jokowi bergabung sebagai menteri dan menggantikan posisi menteri yang terkena reshuffle.
Ikuti Whatsapp Channel Republika