Selasa 30 Jun 2015 21:57 WIB

PKB: Singkirkan Kader Parpol Jokowi Lemahkan Demokrasi

Rep: Agus Raharjo/ Red: Bayu Hermawan
 Presiden Jokowi memakai baret Mabes TNI disaksikan Panglima TNI Jenderal Moeldoko di Mabes TNI, Cilangkap, Rabu (16/4).
Foto: Republika/Edwin Dwi Putranto
Presiden Jokowi memakai baret Mabes TNI disaksikan Panglima TNI Jenderal Moeldoko di Mabes TNI, Cilangkap, Rabu (16/4).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Presiden Joko Widodo diharapkan tidak menyingkirkan kader partai politik dari kabinetnya.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan mengatakan kader parpol dibutuhkan pemerintah untuk membuat stabilitas politik tetap terjaga.

"Menyingkirkan kader partai politik sama artinya melemahkan sistem demokrasi," kata Daniel pada wartawan, Selasa (30/6).

Menurut Daniel, pemerintahan dimanapun membutuhkan stabilitas politik sebagai dasar mewujudkan visi dan ideologi memajukan negara dan mensejahterakan rakyat. Sebab, parpol merupakan bagian dari sistem demokrasi.

Daniel mengatakan, kalau Jokowi ingin memerbaiki keadaan maka harus memerkuat sistem demokrasi. Yaitu dengan memerkuat dukungan parpol dalam pemerintahan.

Sebab, kader parpol memiliki basis sosial politik yang kuat baik di parlemen maupun di akar rumput.

"Jangan sampai reshuffle justru semakin memerlemah pemerintahan dan mencabut akar stabilitas politik ekonomi yang saatbini dibutuhkan," tegas anggota Komisi IV DPR RI ini.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement