REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Bidang Ekonomi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hendrawan Supratikno menegaskan evaluasi yang dilakukan partainya pada kinerja menteri bukan hanya di sektor ekonomi.
Bidang perekonomian Kabinet Kerja Jokowi memang menjadi sorotan untuk pergantian menteri (reshuffle) kabinet. Namun, selain ekonomi, masih ada sorotan untuk sektor lainnya.
"Ada yang terkait dengan kesekretariatan," katanya kepada Republika, Selasa (30/6).
Anggota DPR RI Komisi XI ini menambahkan, sektor sekretariatan menjadi penting karena berhubungan dengan administrasi negara. Di sektor komunikasi politik pemerintah juga dinilai harus diperbaiki.
Namun yang paling buruk kinerjanya adalah kementerian bidang perekonomian. Sebab, kondisinya langsung dirasakan oleh masyarakat dengan adanya perlambatan ekonomi nasional.
Hendrawan menegaskan, soal reshuffle, menjadi hak prerogratif dari Presiden Jokowi. Hendrawan enggan membeberkan nama-nama yang akan didorong untuk masuk dalam jajaran Kabinet Kerja Jokowi-JK.
Sebab, pembahasan reshuffle hanya dilakukan antara Jokowi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Kader PDIP dilarang untuk bersuara soal reshuffle kabinet. Yang pasti, kata Hendrawan, pembicaraan soal pergantian pembatu Presiden ini sudah dilakukan antara Ketua Umum Megawati dengan Presiden Jokowi.
"Sudah dong (ada pembicaraan), tidak mungkin tidak ada asap tanpa api," tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Ahmad Basarah mengatakan, PDIP membuka peluang untuk mengajak parpol dari Koalisi Merah Putih (KMP) untuk masuk dalam jajaran pemerintahan Jokowi-JK.
Menurut Basarah, Jokowi harus realistis agar menggandeng parpol dari KMP untuk menambah dukungan suara di parlemen agar menjadi 50% plus 1. Dengan kondisi suara yang dimiliki oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) saat ini, jumlah suara belum mencapai 50% plus 1.
"Perlu dipertimbangkan dukungan dari parpol lain di luar KIH agar stabilitas politik dapat terjaga sehingga bisa membangun pemerintahan yang lebih baik," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika