REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabar adanya menteri yang menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi), tidak akan dijadikan PDI Perjuangan untuk meminta jatah kursi di Kabinet Kerja.

Politikus senior PDIP, Pramono Anung mengatakan, pembahasan reshuffle bukan karena adanya kasus menteri yang terbukti dalam rekaman menghina Presiden Jokowi.

"Kalau ada pembahasan yang berkaitan reshuffle itu pasti atas izin ketum, karena sudah dibakukan dalam internal partai," katanya di kompleks Parlemen Senayan, Selasa (30/6).

Jadi, akibat kasus ini, imbuh Pramono, PDIP bukan bicara soal menambah atau mengurangi kursi. Sebab, bagi kader, ini bukan karakter dari PDIP. Menurut anggota komisi I DPR RI ini, PDIP sudah terbukti tidak masalah berada di luar pemerintahan selama 10 tahun.

Namun, PDIP tersinggung dengan adanya menteri ynag menghina Presiden. Sebab, sebagai parpol pengusung pemerintahan, diskusi yang berkembang di internal PDIP adalah bagaimana penguatan sistem presidensial berjalan baik menjadi tanggungjawab PDIP.

Ketum PDIP hanya dapat menggeleng-geleng kepala terkejut dengan adanya rekaman menteri yang menghina Presiden. PDIP menyerahkan sepanuhnya kasus ini pada Jokowi. Bahkan, kalau Jokowi ingin membawa kasus ini di ranah hukum, PDIP memersilakan.

"Tapi kalau saya Presidennya, tak gecek-gecek (injak-injak), itu tidak tahu diri, diantemi wae (dipukuli aja)," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika