Senin 29 Jun 2015 20:27 WIB

Tudingan Tjahjo Kumolo Mengarah ke Rini Soemarno

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (tengah) mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/6).
Foto: Republika/Raisan Al Farisi
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (tengah) mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/6).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Mendagri Tjahjo Kumolo mendapat rekaman pembicaraan tentang adanya salah satu menteri Kabinet Kerja yang menghina Presiden Jokowi. Mantan sekjen PDIP itu kemudian melempar bola panas dengan menyebutkan tindakan menteri tersebut tidak pantas dan etis.

Setelah itu, anggota Fraksi PDIP DPR Masinton Pasaribu langsung membeberkan  beberapa petunjuk menteri penggina Presiden Jokowi, di antaranya pertama, menteri bidang ekonomi, kedua bukan dari parpol, dan ketiga perempuan.

Berikut ini adalah transkrip rekaman yang beredar di kalangan wartawan, “Kalau memang saya harus dicopot, silakan! Yang penting Prsiden bisa tunjukan apa kesalahan saya dan jelaskan bahwa atas kesalahan itu, saya pantas dicopot! Belum tentu juga Presiden ngerti, apa tugas saya. Wong Presiden juga nggak ngerti apa-apa!

Koordinator Barisan Rakyat Anti Korupsi dan Kriminalisasi (BRAKK) Hans Suta Widhya mengatakan bahwa petunjuk tersebut mengarah kepada Menteri BUMN Rini Soemarno, meski dibantah oleh yang bersangkutan.

“Memang hal ini menjadi pertanyaan: Kenapa setelah bertengkar dengan Megawati, sekarang Rini buat front dengan Presiden Jokowi, sehingga yang membuat marah Menteri Dalam Negeri?”kata Hans di Jakarta, Senin (29/6)

Menurut Hans, persoalan Menteri Rini harus diselesaikan dengan cepat, karena hal itu akan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Dia menambahkan, kondisi masyarakat sekarang terbelah, sehingga emosi yang di kedepankan.

Sinyal dari Tjahjo Kumolo, kata dia, sebaiknya ditanggapi serius, karena bila didiamkan friksi itu, akan menghambat jalannya pemerintahan. “Roda pemerintahan harus berjalan disiplin, dan Presiden RI harus punya keputusan tegas dalam mengelola manajemen konflik,” katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement