REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para ekonom mengusulkan perombakan jajaran menteri untuk memperbaiki kinerja perekonomian. Namun, masih belum dibahas terkait pencopotan menteri. Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki mengatakan, perombakan jajaran menteri hanya desas desus. "Belum dibahas di rapat kabinet," kata dia di Istana Negara, Senin (29/6).

Menurut Teten, pertemuan dengan mantan Ketua Umum Muhammadiyah Syafii Maarif pada hari ini karena dia dianggap sangat berpengaruh. Hal tersebut biasa dilakukan dengan tokoh agama maupun tokoh tokoh masyarakat.

Dia melanjutkan, sedangkan dengan para ekonom, presiden meminta pendapat dari kalangan wirausaha dan pengamat ekonomi tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah.

Teten menuturkan, masalah ekonomi  yang darurat adalah kurs rupiah terhadap dolar AS, stabilisasi harga dan inflasi. Sedangkan, yang jangka panjang, banyak usulan dari para ekonom untuk mengaitkan pembangunan infrastruktur untuk mendorong industrialisasi.

Dia menerangkan, para ekonom mengusulkan ke depannya perekonomian Indonesia tidak bergantung pada ekspor komoditas melainkan pada industri. Karena itu, yang terpenting adalah membangun infrastruktur di daerah-daerah industri. Tujuannya, agar pembangunan infrastruktur itu bisa mengungkit pertumbuhan ekspor.

Menurut Teten, Presiden menilai fundamental ekonomi tidak bermasalah. Masalahnya adalah di persepsi pasar. Persepsi tersebut terkait dengan kepercayaan pasar, dunia usaha, dan investor terhadap program-program pemerintah.

Dia menilai, perlu suatu strategi komunikasi dari kementerian sektor perekonomian dalam menyampaikan perkembangan dalam pembangunan perekonomian yang sudah dilakukan maupun yang akan datang. Pasalnya, informasi tersebut tidak diterima oleh dunia usaha dan pasar.

Teten mengakui, pembahasan dengan para ekonom juga membahas masalah kinerja buruk para menteri. Bahkan, Presiden Jokowi paham masalah tersebut. Dia menuturkan, para ekonom mengusulkan perombakan menteri. Namun, dia menyanggah nama Sri Mulyani mengemuka pada pertemuan dengan para ekonom.

Ikuti Whatsapp Channel Republika