REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan memertimbangkan untuk mengajak partai politik lain di luar Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dalam Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla. Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Ahmad Basarah mengatakan, idealnya pascapemilihan presiden tidak ada lagi blocking koalisi untuk pemerintahan.
Menurut Basarah, Presiden Joko Widodo harus realistis menggandeng parpol di luar KIH untuk menjalankan roda pemerintahan. Hal itu dibutuhkan untuk membuat pemerintahan berjalan seimbang dan didukung oleh parlemen. Ini untuk memenuhi dukungan parlemen 50 persen plus satu. Sebab, saat ini jumlah dukungan dari KIH belum mencapai 50 persen.
"Perlu dipertimbangkan dukungan dari parpol lain di luar KIH agar stabilitas politik dapat terjaga sehingga bisa membangun pemerintahan yang lebih baik," kata Basarah di kantor pusat DPP PDIP Lenteng Agung, Ahad (28/6).
Basarah menambahkan, untuk merealisasikan dukungan 50 persen plus satu ini, KIH harus mengajak minimal satu parpol untuk mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Pengalaman sudah membuktikan, di awal pemerintahan Jokowi-JK, goncangan politik terjadi di parlemen antara KIH dan KMP dalam perebutan kursi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
"Ini dibutuhkan untuk mewujudkan visi misi Nawacita dari Presiden Jokowi," imbuh Basarah.
Basarah mengaku PDIP sudah melakukan evaluasi lapangan terkait dengan kinerja menteri pembantu presiden. Dalam evaluasinya, ada menteri yang belum mampu menerjemahkan visi misi Nawacita dan Jokowi. Terutama kementerian di bidang ekonomi.
Sebab, kenyataannya, kondisi perekonomian nasional saat ini masih terguncang. Maka, bagi PDIP, dibutuhkan reshuffle kabinet untuk mengembalikan pemerintahan berjalan sesuai Nawacita.
Menurut anggota komisi III DPR RI ini, masukan terhadap reshuffle kabinet kerja sudah disampaikan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri pada Presiden Jokowi langsung. Jadi, soal nama-nama yang perlu diganti atau menggantikan dalam reshuffle kabinet dikomunikasikan secara tertutup oleh Megawati pada Jokowi.
"Yang pasti, ada pertimbangan politik jika Jokowi melakukan reshuffle,"tegas Basarah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika