REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Isu perombakan kabinet Pemerintahan Jokowi-JK yang semakin kuat, jangan dijadikan 'politik dagang sapi' atau tawar menawar politik oleh kekuatan politik dan partai politik. Perombakan kabinet harus didasari pada peningkatan kinerja pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
Budi Arie, mantan aktivis UI tahun 1998 mengatakan, pembentukan kabinet adalah hak prerogatif presiden untuk merealisasikan program-program kerjanya. Jika kabinet saat ini yang baru bekerja selama delapan bulan sudah mau dirombak atau Retoolling Cabinet, kata dia,maka bukan untuk hanya untuk mengakomodir kepentingan partai politik pendukung atau politik dagang sapi.
"Tapi harus berorientasi kepada kinerja pemerintahan dan kesejahteraan rakyat," kata Budi Arie, dalam diskusi dan talkshow bertemakan 'Menteri Menghitung Hari', Sabtu (27/6).
Jika memang Presiden Jokowi mau melakukan perombakan kabinet, menurut Budi, maka yang penting untuk dirombak adalah para menteri di bidang ekonomi. Sebab, ekonomi Indonesia sudah mengkhawatirkan ditandai dengan pelambatan ekonomi, mata uang rupiah yang terus merosot, kinerja sektor rill juga menurun, tingkat konsumsi turun 40 persen. "Dan permintaan motor turun 20 persen," ucap Budi.
Di kesempatan yang sama, Direktur Indo Barometer M Qodari mengatakan, "Projo wajib mengeluarkan raport kinerja kabinet karena ormas relawan ini yang pertama kali memberikan dukungan kepada Jokowi dan hingga kini masih kuat mendukung presiden Jokowi. Jangan perombakan kabinet didasari oleh rasa suka atau tidak suka."
Ketua DPP PAN Yandri Susanto juga mendukung agar presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet demi meningkatkan kinerja pemerintahannya namun pesannya adalah rekrutmen menteri tidak harus dari Parpol pendukungnya. "Laksanakan cita-cita Jokowi untuk memilih menteri dari kalangan profesional," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika