REPUBLIKA.CO.ID,
JAKARTA -- Banyaknya kepala daerah yang terjerat korupsi berdampak pada pembangunan daerah yang terhambat. Tidak ingin daerahnya mengalami hal itu, Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali Gusti Kade Sutawa meminta siapa pun yang maju menjadi kepala daerah di Provinsi Bali harus bersih dari dakwaan korupsi.
“Selain punya visi demi kemajuan daerahnya dan punya sikap berani dan jujur, syarat paling utama adalah bersih dari dakwaan dan tidak terindikasi korupsi. Ini penyakit paling kronis yang bisa menghancurkan daerah,” ujar Sekjen PHRI Badung, Bali tersebut kepada wartawan, Jumat (26/6),
Sutawa menyatakan, sudah terbukti akar masalah pembangunan adalah korupsi. Dia pun berharap para pemimpin daerah di Pulau Dewata bebas dari korupsi. Dia setuju jika para calon kepala daerah yang mencalonkan diri, harus mendapatkan rekomendasi dari kejaksaan. Dengan kata lain, calon itu tidak sedang diperiksa atau terkait kasus korupsi yang tengah diselidiki aparat.
PDIP menjadi partai paling kuat peluangnya menempatkan putra-putri terbaiknya menjadi kepala daerah di Bali. Salah satunya adalah menempatkan calon bupati di Kabupaten Badung. Kawasan pusat pariwisata tersebut memiliki APBD paling tinggi di Bali dengan nilai Rp 3,5 triliun.
Pada Pemilu 2014, PDIP menjadi pemenang dengan raihan 872.885 suara, disusul Partai Golkar (329.620 suara), Demokrat (311.246), dan Gerindra (219.521). “Saya yakin PDIP tidak akan merekomendasikan nama calon bupati Badung yang terindikasi korupsi. PDIP dan partai bernafaskan reformasi lainnya, pasti punya tekad untuk memberantas korupsi," kata Sutawa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
