REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi III DPR RI memberikan saran agar pelaksanaan Pilkada 2015 diundur. Setumpuk persoalan dalam persiapan pelaksanaan pesta demokrasi pada tingkat lokal itu dinilai bakal menghambat suksesi pemerintahan daerah.
Ketua Komisi III Aziz Syamsudin, dalam rapat lintas komisi dengan Komisi II, dan pemerintah terkait Pilkada, menyoroti persoalan anggaran pengamanan Pilkada 2015 yang sampai hari ini belum tuntas. Kata dia, anggaran Polri dalam pengamanan Pilkada serentak bakal mengancam pelaksanaan Pilkada itu sendiri.
"Kalau dalam waktu tertentu Polri tidak disiapkan anggaranya, kami menyarankan untuk menunda pelaksanaan Pilkada hingga adanya persiapan anggaran untuk Polri," kata politikus dari Golkar itu, Kamis (25/6).
Ia mengatakan, selama memimpin komisi bidang hukum itu, Polri sebagai mitra kerjanya memang tidak pernah sekalipun menyoal anggaran pengamanan Pilkada. Karena itu, ujar dia, jika pemerintah tetap menjadwalkan pelaksanaan serentak tahun sekarang, maka menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyanggupi anggaran pengamanan Pilkada untuk Polri tersebut.
Sebab, penambahan anggaran untuk Polri itu, tak lagi mungkin dimasukkan ke dalam APBN 2015 yang sudah terealisasikan. Jika harus menunggu pembahasan APBN 2016, waktunya tak akan cukup. Sebab, pembahan anggaran tahun mendatang itu baru akan dilakukan pada Oktober. Sementara tahapan Pilkada 2015, sudah akan berlangsung Juli mendatang.
Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Mabes Polri, Komjen Putut Bayuseno mengungkapkan sampai Juni, anggaran pengamanan Pilkada 2015, baru terealisasikan senilai sekitar. Rp 300 miliar. Padahal, kata dia, Polri mengajukan dana pengamanan senilai lebih dari Rp 1 triliun.
"Masih kurang sekitar Rp 700-an miliar," ujar Putut, dalam rapat gabungan lintas komisi di DPR, Jakarta, pada Kamis (25/6). Karena itu dia meminta agar pemerintah bersama dewan memberikan jalan keluar terkait minimnya anggaran pengamanan pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini.
Menanggapi kritikan tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tak setuju jika Pilkada 2015 harus dimundurkan. Jika alasannya anggaran pengamanan untuk Polri, kata dia, dari 269 wilayah terlaksana Pilkada 2015 menyatakan kesiapan anggaran pilkada. Termasuk soal pengamanan.
Terkait Bawaslu, menteri dari PDI Perjuangan itu memang mengakui, belum semua pengawas pilkada di daerah pegang anggaran. Tapi, kata dia, sekitar 88,96 persen Bawaslu di daerah sudah punya anggaran. Selebihnya, sekitar 13 persen memang belum punya anggaran.
Akan tetapi, tak punya anggaran itu bukan lantaran ketiadaan uang negara. Melainkan persoalan teknis. Ungkap dia, Bawaslu daerah yang belum punya anggaran itu disebabkan lantaran pengawas daerah belum memiliki kesekretariatan dan rekening perbankang untuk transfer anggaran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika