REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Realisasi anggaran pengamanan Pilkada 2015 mengancam pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat lokal itu ditunda. Dalam rapat gabungan lintas Komisi DPR bersama Kementerian dan otoritas terkait pilkada terungkap, anggaran pengamanan Pilkada 2015 masih kurang.
Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Mabes Polri, Komjen Putut Bayuseno mengungkapkan sampai Juni, anggaran pengamanan Pilkada 2015, baru terealisasikan senilai sekitar Rp300 miliar. Padahal, Polri mengajukan dana pengamanan senilai lebih dari Rp 1 triliun.
"Masih kurang sekitar Rp 700-an miliar," ucap Putut dalam di DPR, Jakarta, pada Kamis (25/6).
Kabarharkam meminta agar pemerintah bersama dewan memberikan jalan keluar terkait minimnya anggaran pengamanan pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini. Ia menjelaskan dari rencana pelaksanaan Pilkada di sembilan provinsi dan 260 kabupaten dan kota, Mabes Polri menyiapkan sekitar 3000 personil.
Itu kata dia, belum ditambah dengan sekitar 225 ribu personil pengamanan aktif dari masing-masing perwakilan Polri di wilayah terlaksana Pilkada.
Putut mengatakan, Mabes Polri tak bisa berbuat banyak terkait masih kurangnya anggaran operasional tersebut. Meskipun kata dia, seluruh pemimpin Polri di masing-masing wilayah terlaksana Pilkada, mengusahakan kepada pemerintah lokal agar bersedia menganggarkan pengamanan Pilkada
Sebab menurut ketentuan, tanggung jawab pemenuhan anggaran pelaksanaan dan pengamanan Pilkada, di bebankan kepada wilayah masing-masing terlaksana pilkada. Meskipun begitu, Putut percaya, permintaan anggaran tersebut akan terpenuhi sebelum pelaksanaan Pilkada berjalan.
"Kami tetap siap mengamankan pelaksanaan pilkada dari sejak tahapannya dimulai," ujarnya.
Terungkapnya anggaran pengamanan yang kurang tersebut, membuat sejumlah anggota dewan peserta rapat lintas komisi 'tersinggung'. Bahkan, wakil pemimpin rapat gabungan, yaitu Ketua Komisi III, Aziz Syamsuddin meminta pemerintah pusat bertanggung jawab.
Politikus dari Golkar itu mengkritik pemerintah yang berencana menyiapkan dana aspirasi anggota dewan senilai Rp 11,2 triliun, namun tak mampu memprioritaskan pengamanan Pilkada yang mendesak. Aziz pun mengatakan, kekurangan anggaran pengamanan Pilkada tersebut mengancam pesta demokrasi di tingkat lokal itu.
"Saya rasa persoalan anggaran ini menyimpulkan pemerintah yang tidak siap untuk melaksanakan Pilkada. Jika memang tidak siap. Harus diputuskan a-pakah pilkada ini tetap dilaksanakan 2015, atau diundur sampai 2016," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
