REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Pramono Anung menegaskan PDI Perjuangan tidak pernah meminta secara formal kepada Presiden Joko Widodo untuk menambah jatah

kursi menteri dari empat menjadi lima kursi.

"PDI Perjuangan tidak pernah meminta tambahan kursi menteri. Itu sikap resmi partai yang disampaikan ketua umum dan sekjen," kata Pramono Anung di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (25/6).

Menurut Pramono, wacana soal tambahan kursi menteri kabinet, hal itu adalah pandangan dari anggota PDI Perjuangan yang beranggapan Presiden Joko Widodo perlu menambah kursi menteri untuk partai pemenang pemilu. Pandangan atau wacana seperti itu, kata dia, dalam demokrasi adalah hal wajar.

"Dalam demokrasi, itu sah-sah saja," katanya.

Anggota Komisi I DPR RI ini menjelaskan, Presiden Joko Widodo melakukan komunikasi rutin dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Dalam komunikasi rutin itu, kata dia, belum pernah mendengar adanya permintaan untuk tambahan kursi menteri itu.

"Soal 'reshuffle' menteri kabinet diserahkan sepenuhnya kepada Presiden untuk memilih orang yang tepat untuk memperkuat kelemahan di jajaran kabinet yang dirasakan Pemerintah," katanya.

Soal wacana pergantian menteri ini ketika ditanyakan kepada politisi Partai Demokrat Syarif Hasan, dia mengatakan, hal itu adalah hak prerogatif Presiden. Menurut dia, beberapa pun kursi menteri yang diberikan kepada kader PDI Perjuangan, hal itu adalah hak prerogatif Presiden.

"Partai Demokrat dalam posisi sebagai partai penyeimbang sehinggga tidak ikut-ikutan pada wacana pergantian menteri kabinet," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika