REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella mengatakan partainya optimistis pemerintah konsisten menolak Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan yang telah disahkan payung hukumnya.
"Kami optimistis bahwa pemerintah akan menolak sistem penganggaran seperti ini karena bertentangan dengan domain DPR RI," katanya di Gedung Nusantara II, Kamis (25/6).
Dia mengatakan DPR RI seharusnya membahas Rancangan Kerja Pemerintah bukan mengajukan UP2DP. Karena itu menurut dia, Nasdem akan mencoba menyampaikan kepada partai lain terkait penolakan partainya tersebut.
"DPR seharusnya membahas RKP pemerintah, karena itu kami akan mencoba jelaskan kepada partai lain terkait pendapat kami," ujarnya.
Patrice mengatakan partainya dalam waktu dekat akan bertemu Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menyampaikan sikap partainya tersebut.
Dia menegaskan penolakan Nasdem atas UP2DP bukan berarti menolak aspirasi masyarakat, namun alokasi dana dari program itu.
"Kami dalam waktu dekat bertemu Presiden dan Wakil Presiden, kami akan coba menyampaikan sikap Partai Nasdem," ucapnya.
Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno mengatakan Presiden Joko Widodo menolak UP2DP senilai Rp11,2 triliun per tahun yang diajukan DPR.
Pratikno mengatakan DPR seharusnya memahami program pembangunan yang dijalankan pemerintah, yang bersumber dari Visi-Misi Presiden.
"Kalau pakai konsep dana aspirasi, bisa bertabrakan dengan visi-misi presiden. Bukan soal sulit atau tidak sulit, tetapi kita harus konsisten menjalankan sistem yang ada, dan kami minta DPR memahami," ujar Pratikno.
Dia mengatakan seharusnya DPR memahami fungsi masing-masing institusi, yaitu pemerintah menjalankan fungsi eksekutif dan DPR sebagai badan legistatif yang menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika