REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menegaskan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah selesai. Sebab, seluruh dana hibah untuk penunjang pelaksanaan pilkada sudah diteken antara KPUD dengan kepala daerah. Namun, masih ada persoalan di anggaran badan pengawas pemilu. 

“Untuk Bawaslu per kemarin masih ada 40-an daerah yang belum,” kata Tjahjo di kompleks parlemen senayan, Kamis (25/6).

Politikus partai PDIP ini mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pengecekan soal anggaran pengamanan dan bawaslu ini. Pemerintah berharap akhir bulan ini seluruh anggaran soal pengamanan pilkada selesai. Tjahjo mengakui, ada beberapa masalah soal belum meratanya anggaran pengawasan pelaksanaan pilkada ini. Yaitu, tidak semua adaerah menganggarkan bantuan untuk keamanan. 

Hari ini DPR menggelar rapat gabungan terkait pelaksanaan pilkada soal pengamanan serta penyeleaian sengketa pilkada. Menurut Mendagri, dalam rapat gabungan ini juga dibahas soal anggaran untuk keamanan. Apakah akan menggunakan anggaran Mabes Polri yang diajukan ke Kementerian Keuangan atau diserahkan seluruhnya ke daerah. 

“Daerah pasti sudah menganggarkan, tapi besarannya tidak mencukupi,” tegas Tjahjo. 

Tjahjo menambahkan, dana keamanan dalam UU prinsipnya memang dibebankan pada daerah. Namun, faktanya, dana keamanan pilkada ini di setiap daerah berbeda-beda. Besaran bergantung pada kepadatan penduduk, kepadatan pemilih maupun daerah tingkat 2 yang masuk dalam satu paket. Selain itu, juga tergantung dari masing-masing kepala daerah sendiri. 

“Kepala daerah yang mengabaikan suksesnya pelaksanaan pilkada dapat dikategorikan sebagai makar,” tegas Tjahjo. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika