REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo menyatakan dukungannya pada program dana aspirasi. Sepanjang dana yang berasal dari DPR tersebut digunakan secara transparan, kata dia, pemerintah daerah tak keberatan.
"Posisi para gubernur mau bekerjasama, ini kan bagus untuk rakyat sepanjang tidak dikorupsi saja," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (25/6).
Syahrul baru saja melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi bersama sejumlah gubernur lainnya yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
Kendati mendukung dana aspirasi, Syahrul menyarankan agar dibuat petunjuk teknis penggunaan dana tersebut. Mulai dari perencanaan, penggunaan sampai pihak yang bertanggungjawab atas realisasi dari dana aspirasi.
Ia menegaskan, dana aspirasi tak boleh asal dilempar ke daerah. Perlu ada aturan yang jelas agar dana yang telah dianggarkan sebesar Rp 11,2 triliun oleh DPR itu dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
"Kalau semua diatur dengan baik, dengan petunjuk teknis yang benar, siapa yang berani sih untuk korupsi? Yang penting prosesnya betul-betul transparan," ujarnya.
DPR RI telah mengesahkan Usulan Program Pembangunan Dana Pemilihan (UP2DP) alias dana aspirasi pada Selasa (23/6).
Melalui aturan tersebut, DPR mendapat jatah dana pembangunan dapil masing-masing dalam APBN. Total dana aspirasi per tahun bisa mencapai Rp 11,2 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
