REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Lembaga Konstitusi dan Demokrasi (KODE), Veri Junaidi, mengatakan tidak ada istilah singkat dalam wacana reshuffle Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Keputusan untuk reshuffle, lanjutnya, bergantung pada evaluasi Jokowi terhadap para pembantunya tersebut.

"Tentunya presiden sudah punya ukuran-ukuran, bagaimana dengan waktu yang sangat pendek, apakah menunjukkan kinerja yang cukup baik atau tidak," kata Veri kepada Republika, Selasa (23/6). Jika memang Presiden menilai kinerja menterinya tidak cukup efektif, sangat mungkin akan dilakukan reshuffle dalam kabinetntya.

Veri menegaskan, reshuffle adalah hal yang sah-sah saja dilakukan presiden. Terlebih jika memang ada kinerja menterinya yang belum memiliki progres.

Sebelumnya, wacana perombakan sejumlah menteri dalam kabinet kerja pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla (JK) hangat dibicarakan. Namun, JK menegaskan belum membicarakan hal tersebut dengan Jokowi.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Alvara Research Center beberapa waktu lalu, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi menurun. Penurunan itu disebabkan oleh kinerja menteri yang buruk, terutama pada sektor ekonomi dan hukum.

Ikuti Whatsapp Channel Republika